• Senin, 23 September 2013 | 08:30 WIB

Berbekal Kartu Keluarga (KK) dan KTP DKI Jakarta, Hery mendaftar ke puskesmas dekat rumahnya untuk mendaftar rontgen. Rencananya, dia mau melamar pekerjaan, namun salah satu syaratnya adalah menyertakan hasil rontgen.

“Saya kira gratis rontgen pakai KJS, ternyata harus membayar. Padahal saya adalah pasien KJS,” kata Hery, Jumat (20/9/2013).

Karena harus membayar, Heru menarik lagi berkas yang telah diserahkan ke petugas puskesmas. Namun, dia juga sempat berdebat dengan petugas karena dimintai uang retribusi Rp 2.000. Petugas tersebut mengatakan, hal tersebut sesuai dengan Perda No 68 Tahun 2012 tengang Tarif Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan.

“Saya enggak tahu kenapa ada biaya retribusi pelayanan kesehatan puskesmas Rp 2.000. Karena menurut saya, kalau warga asli DKI enggak kena biaya, tapi kalau dari luar DKI sudah pasti kena biaya retribusi,” ucap Hery.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Kecamatan Koja Mujiman menyatakan, warga yang hendak memeriksa kesehatan di luar permintaan dokter puskesmas akan dikenai biaya retribusi. Hal itu sudah diatur dalam Perda No 68 Tahun 2012.

Menurut Mujiman, biaya Rp 65.000 untuk ongkos rontgen dan jasa dokter membaca hasil rontgen. Rp 50.000 untuk ongkos rontgen dan Rp 15.000 untuk jasa dokter yang membaca hasil rontgen.

“Kami tidak punya dokter spesialis Radiologi, makanya kita pakai jasa dokter lain di luar untuk membaca hasil rontgen,” kata Mujiman, yang menyebut RS Koja melayani 200-300 pasien setiap harinya.

• Penulis :
• Kurnia Sari Aziza
• Senin, 23 September 2013 | 11:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Buruh Perusahaan Listrik Negara (PLN) menuntut agar status mereka naik dari pegawai outsourcing menjadi pegawai tetap. Apabila tuntutan itu tidak segera dipenuhi PLN, mereka mengancam akan memadamkan listrik di Jakarta.

“Target pertama kita yang jadi sasaran adalah gedung-gedung pemerintahan, seperti Istana, Gedung DPR MPR, Balaikota, dan semua kementerian. Masih tidak ada upaya penyelesaian, tidak menutup kemungkinan kami padamkan listrik seluruh Jakarta,” kata Koordinator aksi Gerakan Bersama Pekerjaan Outsourcing BUMN Yudi Winarno kepada Kompas.com, Senin (23/9/2013).

Yudi menganggap kontrak kerja sudah melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Saat ini, DPR RI telah membentuk panitia kerja (panja) untuk mengatasi permasalahanoutsourcing BUMN. Namun, masih belum ada kesepakatan dari Panja yang beranggotakan anggota DPR dengan Menteri Negara BUMN.

Oleh sebab tidak ada indikasi yang meyakinkan oleh Dirut PLN agar patuh kepada UU, maka buruh tidak memiliki pilihan lain untuk melakukan aksi mogok. Aksi itu, kata dia, akan bersinergi dengan aksi mogok nasional yang akan dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), pada 30 Oktober 2013 mendatang.

Yudi menceritakan, sebelumnya ada temannya sesama outsourcing di PLN. Sudah 30 tahun menjadi karyawan outsourcing dan meninggal karena tersetrum. Ia pun tidak mendapatkan jaminan, karena hanya berstatus menjadi outsourcing.

Padahal, menurut dia, karyawan outsourcing itu seharusnya tidak mengerjakan hal-hal inti. Pegawai outsourcing hanya mengerjakan pekerjaan tidak inti, seperti security, cleaning service, catering, driver, dan pekerja lepas tambang.

Penanggung jawab outsourcing KSPI itu juga mengatakan, seharusnya outsourcing itu hanya berlaku selama dua tahun. Apabila pegawai sudah bekerja lebih dari dua tahun, pegawai layaknya diangkat kontrak dan menjadi pegawai tetap.

Selama menjadi outsourcing, mereka mendapat upah setara Upah Minimum Provinsi (UMP). Upah mereka dipotong apabila dalam penilaian atau evaluasi, kinerja mereka dianggap kurang memuaskan.

“Seluruh Indonesia ada 70.000 pegawai outsourcing. Makanya, kita tuntut kepastian pemerintah,” kata Yudi.